Mengapa Tunjangan Kinerja Dosen Belum Cair?
Tunjangan kinerja (Tukin) dosen periode 2020-2024 tak kunjung cair, menimbulkan keresahan di kalangan dosen. Ketiadaan pengajuan anggaran dan ketidakpatuhan prosedur menjadi penyebab utama, menurut berbagai sumber seperti Tempo.co. Bagaimana mungkin sistem yang seharusnya mendukung kinerja dosen justru menghambat kesejahteraan mereka? Perbedaan mekanisme pendanaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker/BLU dan PTN-BH semakin memperumit masalah, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan. Kesulitan mengukur kinerja dosen secara post factum juga menjadi tantangan. Apakah Rp2,5 triliun yang dialokasikan untuk tahun 2025 cukup untuk menutup tunggakan yang diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun hingga Rp8,2 triliun? Lihat juga dampak pemangkasan APBN 2025 terhadap sektor pendidikan.
Perbandingan Anggaran Tukin Dosen Antar Perguruan Tinggi Negeri
Ketiadaan anggaran menjadi penyebab utama gagalnya pencairan tukin dosen 2020-2024. Perbedaan alokasi anggaran antar PTN, berdasarkan kinerja, jumlah dosen, dan status PTN (PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker), memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi. Upaya pencairan tukin 2025 masih menghadapi tantangan, termasuk besaran anggaran dan cakupan penerima. Transparansi anggaran, revisi regulasi, mekanisme penganggaran yang efektif, dan advokasi dari dosen menjadi langkah penting menuju keadilan dan transparansi. Apakah sistem alokasi anggaran yang ada saat ini sudah adil dan transparan? Membangun sistem remunerasi yang adil dan transparan merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas pendidikan.
Strategi Jangka Panjang Pencegahan Gagal Cair Tukin Dosen di Lingkungan PTN
Kompleksitas birokrasi dan kendala anggaran, diperparah oleh perubahan nomenklatur kementerian, menjadi penyebab utama terhambatnya pencairan Tukin dosen. Pencairan Tukin 2025 yang tidak penuh juga menimbulkan kekhawatiran. Strategi jangka panjang menjadi krusial. Kemendikti Saintek perlu mendesain sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Kemenkeu perlu meninjau alokasi anggaran dan mengembangkan strategi pembiayaan jangka panjang. Dosen ASN perlu aktif mendorong transparansi dan akuntabilitas. DPR RI perlu mengawasi penggunaan anggaran dan mendorong reformasi sistem pengelolaan anggaran. Bagaimana kita bisa memastikan kesejahteraan dosen dan kualitas pendidikan jika masalah ini terus berulang? Kolaborasi semua pihak menjadi kunci.
- Ketiadaan anggaran dan ketidakpatuhan prosedur: Menjadi penyebab utama gagalnya pencairan Tukin dosen 2020-2024.
- Perbedaan mekanisme pendanaan dan kesulitan pengukuran kinerja: Menimbulkan ketidakadilan dan kompleksitas.
- Solusi jangka panjang membutuhkan kolaborasi: Dosen, Kemendikti Saintek, Kemenkeu, dan DPR RI perlu berperan aktif.
